Dugaan Korupsi Proyek Jalan, Kerugian Negara Capai Rp6,74 Miliar

IMG-20261121-WA0002_edit_2277107158565150
Bagikan :

LAMPUNG TENGAH – Proyek pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi. Proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin di Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai kontrak hampir Rp15 miliar kini berujung pada penahanan empat orang tersangka, Sabtu 21/11/2026.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah mengambil langkah hukum tersebut setelah menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan fisik. Akibat dugaan penyimpangan itu, keuangan negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp6,74 miliar.

Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan pada Jumat 20/11/2026. Mereka masing-masing berinisial IH, HTS, DEP, dan ES, yang diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2025 tersebut.

Kepala Kejari Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, mengungkapkan bahwa keputusan menetapkan para tersangka diambil setelah penyidik memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Perkara ini bermula dari proyek peningkatan jalan yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah. Proyek tersebut dibiayai APBD 2025 dengan pagu anggaran Rp15 miliar dan nilai kontrak mencapai Rp14.935.000.000.

Pelaksanaan pekerjaan dipercayakan kepada CV Gema Nusantara melalui sistem pengadaan elektronik atau e-purchasing.

Penyidik Telusuri Dugaan Pengondisian Pengadaan

Dalam proses pengusutan, kejaksaan menyoroti dugaan penyimpangan yang tidak hanya berkaitan dengan hasil pekerjaan di lapangan, tetapi juga proses penentuan penyedia jasa.

Pada tahapan pengadaan, penyidik mendalami dugaan pengondisian pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing. Sementara dalam pelaksanaan proyek, ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dengan kondisi fisik jalan yang sebenarnya.

Temuan tersebut menjadi fokus penyidikan untuk menelusuri rangkaian perbuatan yang diduga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara.

Sejak penyidikan dimulai pada 17 September 2026, kejaksaan telah meminta keterangan dari 12 orang saksi. Sejumlah dokumen terkait proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan juga telah dikumpulkan serta disita sebagai bagian dari pembuktian.

PPK hingga Konsultan Pengawas Jadi Tersangka

Empat orang yang kini berstatus tersangka berasal dari unsur yang terlibat dalam pengadaan maupun pelaksanaan proyek.

IH merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS bertindak sebagai pelaksana pekerjaan, DEP disebut berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, sedangkan ES merupakan konsultan pengawas.

Keempatnya telah ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Kerugian Negara Capai 45 Persen Nilai Kontrak

Besarnya dugaan kerugian negara dalam perkara ini menjadi perhatian tersendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, nilainya mencapai Rp6.744.764.246,90.

Jika dibandingkan dengan nilai kontrak sebesar Rp14,935 miliar, jumlah tersebut setara dengan sekitar 45,16 persen dari keseluruhan nilai pekerjaan.

Artinya, nilai kerugian yang ditaksir penyidik mendekati separuh dari anggaran kontrak proyek tersebut.

Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

Ia menekankan bahwa setiap pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara harus dilaksanakan sesuai spesifikasi, volume, dan kualitas pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hasil pembangunan juga harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kejaksaan memastikan penyidikan belum berhenti pada penetapan dan penahanan empat tersangka. Penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut akan terus dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa proyek infrastruktur yang dibiayai uang rakyat harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. Sebab, setiap penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik pada akhirnya berpotensi merugikan negara sekaligus mengurangi manfaat pembangunan yang semestinya diterima masyarakat.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, keempat orang tersebut tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Sandi Emen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *