Kasus Uang Palsu, Kuasa Hukum Farhan Soroti Polda Metro Jaya

IMG-20261122-WA0001
Bagikan :

TANGERANG – Penanganan perkara dugaan peredaran uang Rupiah palsu yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang menuai kritik. Tim penasihat hukum Muhammad Farhan alias Pehong mempertanyakan sejauh mana Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pembuat dan pemasok uang palsu tersebut, Sabtu 21/11/2026.

Melalui kuasa hukumnya, Suhartawan Hutapea, S.H., M.H.Kes., dan Petrus Silitonga, S.H., M.H., dari Law Firm IMS & Associates, Farhan disebut bukan produsen maupun pencetak uang palsu. Mereka menilai pengusutan perkara semestinya menjangkau seluruh mata rantai berdasarkan peran dan alat bukti masing-masing.

Tim pembela turut menyebut nama Sdr. DC dan Sdr. M.Bst. sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan pembuatan dan pemasokan uang palsu. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

“Kami mempertanyakan apakah penyidikan sudah menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat. Jangan sampai pihak yang diduga berperan sebagai pembuat atau pemasok belum jelas penanganannya, sementara pihak yang diduga sebagai perantara sudah lebih dahulu menjadi terdakwa,” ujar Suhartawan.

Penasihat hukum juga menyoroti penyerahan 64 lembar uang yang diduga palsu dalam tiga transaksi pada 14, 16, dan 17 Mei 2026 di Warung Kongkow De Latinos, Restoran Lembur Kuring, dan Indomaret Muncul.

Menurut tim pembela, transaksi tersebut berlangsung atas permintaan saksi YA dalam operasi penyamaran (undercover buy) kepolisian. Seluruh uang kemudian diserahkan kepada aparat dan dijadikan barang bukti.

Petrus meminta majelis hakim menguji konteks transaksi, termasuk inisiatif para pihak dan apakah uang tersebut sempat beredar di masyarakat.

Selain itu, rencana pemesanan 250 lembar uang palsu senilai Rp25 juta disebut tidak terlaksana karena barang tidak tersedia pada pihak pemasok. Tim meminta fakta tersebut dibedakan dari perbuatan yang benar-benar telah terjadi.

Tim penasihat hukum mendesak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi mengenai perkembangan penanganan pihak-pihak lain yang disebut dalam persidangan.

“Penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua pihak. Setiap orang harus diproses berdasarkan bukti dan perannya, bukan hanya pihak yang paling mudah dijangkau,” tegas Petrus.

Di sisi lain, tim meminta Majelis Hakim mempertimbangkan secara utuh peran Farhan, unsur kesengajaan (mens rea), konteks operasi penyamaran, serta tidak terealisasinya pesanan tambahan dalam memutus perkara.

Mereka menegaskan kritik tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum, melainkan dorongan agar penegakan hukum berlangsung transparan, objektif, dan proporsional.

Hingga berita ini disusun, klarifikasi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengenai perkembangan penanganan pihak-pihak lain yang disebut dalam persidangan masih diperlukan. (Fatar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *