Polri Larang Personel Gunakan Vape, Pelanggar Terancam Sanksi

IMG-20261102-WA0002_edit_1413791025859636
Bagikan :

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menerbitkan kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel dan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026 dan berlaku di seluruh lingkungan institusi Polri.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh PNPP dilarang menggunakan vape, baik saat berada di lingkungan kedinasan maupun di luar lingkungan kerja. Ketentuan ini berlaku secara menyeluruh, mulai dari Markas Besar (Mabes) Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek). Personel yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, penerbitan kebijakan tersebut merupakan langkah preventif institusi dalam mengantisipasi perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang semakin beragam. Salah satu modus yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan perangkat rokok elektrik sebagai media penyalahgunaan narkotika, khususnya melalui cairan yang dimasukkan ke dalam cartridge vape.

“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge. Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Ia menambahkan, salah satu pertimbangan penerbitan surat edaran tersebut adalah adanya temuan penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran narkotika cair, termasuk Etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Menurut Johnny, langkah Polri tidak hanya diarahkan pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan melalui penataan dan pengawasan internal. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, profesional, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Johnny berharap kebijakan yang dimulai dari internal Polri tersebut dapat menjadi contoh bagi institusi lain maupun masyarakat luas untuk turut memperkuat gerakan pencegahan narkoba. Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh elemen bangsa, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga edukasi, pencegahan, serta perubahan perilaku. Dengan kebijakan ini, setiap personel Polri diharapkan mampu menjaga integritas, kedisiplinan, dan menjadi teladan di tengah masyarakat sebagai wujud nyata komitmen dalam perang berkelanjutan melawan narkotika (never ending war against narcotics). (AS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *