JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan platform digital atau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tidak serta-merta diperintahkan untuk menghapus konten yang dinilai bermasalah. Sebelum surat perintah pemutusan akses diterbitkan, platform terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan klarifikasi melalui mekanisme Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Senin, 02/11/2026
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa kesempatan tersebut diberikan agar PSE dapat meninjau konteks konten yang dipersoalkan dengan mengacu pada pedoman komunitas (community guidelines) masing-masing platform.
“Artinya, PSE sudah diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan tanggapan atas konteks pelanggaran yang dibandingkan dengan community guidelines yang dimiliki oleh PSE,” kata Mediodecci.
Pemberian tenggat waktu ini bukan tanpa pertimbangan. Komdigi memperhitungkan kebutuhan verifikasi dan analisis ulang terhadap konten, sekaligus memperhatikan cepatnya penyebaran informasi di ruang digital. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah potensi dampak negatif terhadap masyarakat tanpa mengabaikan kesempatan platform untuk memberikan penjelasan.
Dalam pelaksanaannya, mekanisme SAMAN diawali dengan proses verifikasi terhadap laporan masyarakat maupun temuan pemerintah. Tahapan ini mencakup pemeriksaan dasar hukum, tautan konten, serta bukti pendukung untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran.
Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran, Komdigi akan mengirimkan notifikasi kepada PSE. Pada tahap ini, platform diberikan waktu 12 jam untuk menyampaikan tanggapan terhadap konten mendesak dan 24 jam untuk konten yang dikategorikan tidak mendesak.
Jika PSE tidak memberikan tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan, Komdigi dapat melanjutkan proses dengan menerbitkan surat perintah pemutusan akses melalui sistem SAMAN.
Setelah surat perintah diterima, PSE wajib menindaklanjutinya paling lambat dalam waktu 1 x 4 jam untuk konten mendesak dan 1 x 24 jam untuk konten tidak mendesak, sesuai ketentuan yang berlaku.
SAMAN Jadi Instrumen Pengawasan Platform Digital
SAMAN merupakan sistem pengawasan kepatuhan yang dirancang untuk membantu Komdigi melacak, memverifikasi, serta menyampaikan permintaan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar ketentuan kepada PSE lingkup privat, khususnya penyedia layanan berbasis konten buatan pengguna (user-generated content/UGC).
Tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan, sistem ini juga mendukung proses penghitungan denda administratif bagi platform yang tidak menjalankan kewajiban pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang dilarang.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memastikan platform digital menjalankan tanggung jawab moderasi konten secara lebih optimal. Di sisi lain, kejelasan kriteria, pedoman moderasi, dan prosedur pengawasan diharapkan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem digital.
Komdigi menegaskan bahwa pengawasan ruang digital bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Kritik, perbedaan pandangan, maupun aspirasi yang disampaikan secara sah tetap menjadi bagian dari hak masyarakat yang harus dihormati.
“Upaya tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak konten yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi secara sah,” tegas Mediodecci.
Dengan demikian, penerapan SAMAN diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari konten berbahaya, tanggung jawab platform digital, serta terjaganya kebebasan berekspresi di ruang publik digital.
Sumber : InfoPublik.id
Penulisan : wahyu sudoyo
Editor : AS

