JAKARTA – Penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal di lingkungan Bareskrim Polri turut menyeret nama Irjen Pol Slamet Uliandi. Ia kini resmi berstatus tersangka setelah penyidik menemukan indikasi keterlibatan dalam rangkaian aktivitas penyadapan. Meski demikian, upaya penahanan terhadap Slamet belum dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan sedang sakit.
Informasi tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026) malam.
Suhermanto menyebut Slamet sebagai tersangka keempat dalam kasus tersebut. Sementara tiga orang lain yang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka sudah berada dalam tahanan di Mako Korps Brimob.
“Untuk tersangka SU, saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit,” kata Suhermanto.
Sebelum menyandang status tersangka, Slamet terlebih dahulu diperiksa oleh penyidik sebagai saksi. Perubahan status hukum itu dilakukan setelah melalui gelar perkara yang menghasilkan kesimpulan adanya dugaan tindakan melawan hukum.
Penyidik juga menelusuri riwayat jabatan Slamet untuk mendalami perannya dalam perkara ini. Ia diketahui pernah memimpin Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri selama sembilan tahun, yakni sejak 2010 sampai 2019. Selain itu, Slamet disebut pernah menjabat sebagai Dewan Pembina MC Bareskrim Polri.
Dari hasil penyidikan, muncul dugaan bahwa Slamet memiliki kewenangan dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyadapan. Dua tersangka berinisial EH dan AS disebut tidak dapat menjalankan provisioning maupun penyadapan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan darinya.
“Sampai dengan saat ini, Kabagmon, yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari Saudara SU,” ujar Suhermanto.
Temuan penyidik tidak berhenti pada persoalan pemberian izin. Slamet juga diduga memberikan persetujuan atas permintaan penghilangan file yang berisi rekaman atau hasil penyadapan.
Peristiwa itu disebut berlangsung pada awal Oktober 2026. Saat itu, AS menghubungi Slamet untuk meminta persetujuan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan sebelumnya.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU menyetujui melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” ungkap Suhermanto.
Dengan penetapan tersebut, Slamet menjadi salah satu pihak yang harus mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatannya dalam perkara ini melalui proses hukum. Namun, untuk sementara, penyidik belum menempatkannya dalam tahanan karena pertimbangan kondisi kesehatannya. Adapun penanganan terhadap tersangka lain tetap berlangsung. (Fatar)

