JAKARTA – Dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan di lingkungan Bareskrim Polri menyeret anggota Polri berinisial EHS ke meja persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). EHS menjalani pemeriksaan etik dalam sidang yang digelar di Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta, Selasa 17/11/2026.
Perkara ini menjadi perhatian karena dugaan pelanggaran yang diperiksa tidak hanya menyangkut ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas, tetapi juga dugaan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan kewenangan kedinasan di Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sidang dimulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2. Pemeriksaan terhadap EHS berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, serta pelaksanaan tugas yang tidak sesuai prosedur, baik saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menyatakan bahwa proses persidangan tersebut merupakan bagian dari mekanisme internal Polri untuk memastikan setiap anggota bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Menurut Trunoyudo, penegakan kode etik tidak boleh berhenti pada formalitas kelembagaan. Transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam menerapkan aturan menjadi prinsip yang harus dijalankan dalam setiap penanganan dugaan pelanggaran anggota.
“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujarnya di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Untuk mengadili perkara etik tersebut, Polri membentuk komisi yang dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Posisi Wakil Ketua dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.
Sementara itu, jajaran anggota komisi terdiri atas Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Polri menegaskan bahwa penanganan perkara ini mengacu pada prinsip equality before the law. Artinya, setiap anggota wajib tunduk pada aturan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa dipengaruhi pangkat, jabatan, maupun kedudukan di institusi.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegas Trunoyudo.
Ia memastikan tidak ada anggota yang mendapat kekebalan ataupun perlakuan khusus dalam proses penegakan kode etik. Setiap dugaan pelanggaran akan diperiksa melalui mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” tandasnya.
Dalam persidangan tersebut, dua personel Divisi Hukum (Divkum) Polri dihadirkan untuk menjalankan fungsi pembelaan, sedangkan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri bertindak sebagai penuntut. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga dilibatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap proses persidangan.
Kehadiran unsur pengawasan eksternal tersebut diharapkan turut memastikan proses pemeriksaan berjalan terbuka dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga Selasa siang, proses persidangan masih berlangsung. Polri belum mengumumkan hasil pemeriksaan maupun keputusan komisi terhadap EHS. Informasi resmi mengenai hasil sidang akan disampaikan setelah seluruh rangkaian persidangan rampung.
“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkas Trunoyudo. (Fatar)

