IMBANTEN – Kabar mengenai rencana Indonesia mengakuisisi jet tempur KF-21 Boramae buatan Korea Selatan kembali menjadi perhatian. Pemerintah Indonesia dikabarkan tengah mempertimbangkan pengadaan 16 unit pesawat tempur generasi 4,5 tersebut untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara TNI Angkatan Udara (TNI AU).
Rencana pembelian ini mencuat setelah adanya perkembangan kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Korea Aerospace Industries (KAI), selaku produsen KF-21 Boramae.
Berdasarkan laporan Airspace Review pada 20 September 2026, PTDI telah memperoleh Industrial Collaboration Agreement (ICA) dengan KAI untuk mengerjakan sekitar 15 persen bagian struktur pesawat atau airframe KF-21.
Dalam laporan tersebut, PTDI dan KAI juga disebut tengah mendorong Kementerian Pertahanan agar merealisasikan kontrak pengadaan sebanyak 16 unit KF-21 untuk TNI AU.
Nilai pengadaan diperkirakan mencapai 2,9 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp51,65 triliun. Sementara itu, tiga unit pertama diproyeksikan dapat dikirim pada akhir 2028 atau awal 2029.
Berawal dari Proyek Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan

KF-21 Boramae merupakan pesawat tempur multiperan yang dikembangkan Korea Selatan melalui Korea Aerospace Industries dengan keterlibatan Indonesia sebagai mitra pengembangan.
Kerja sama tersebut telah berlangsung sejak 2016 melalui program pengembangan bersama yang sebelumnya dikenal sebagai KF-X/IF-X.
Pada awal kesepakatan, Indonesia direncanakan menanggung sekitar 20 persen biaya pengembangan proyek. Sebagai bagian dari kerja sama, Indonesia juga memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas industri pertahanan, serta transfer pengetahuan penerbangan militer.
Namun, perjalanan proyek tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus. Persoalan pembayaran kontribusi Indonesia dan sejumlah dinamika kerja sama membuat kedua negara beberapa kali melakukan penyesuaian kesepakatan.
Pada akhirnya, skema kerja sama mengalami perubahan dan Indonesia tidak lagi diarahkan untuk melakukan produksi akhir pesawat secara mandiri di dalam negeri.
Rencana Pembelian Masih Perlu Kepastian

Meski kabar pengadaan 16 unit KF-21 semakin menguat, rencana tersebut tetap perlu dibedakan dari kontrak pembelian yang telah resmi ditandatangani.
Sebelumnya, pada 2 April 2026, Kementerian Pertahanan melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa rencana pembelian KF-21 masih berada dalam tahap penjajakan.
Saat itu, Kemhan menegaskan belum ada keputusan final mengenai jumlah maupun skema pengadaan pesawat tersebut. Realisasi pembelian juga harus mempertimbangkan kemampuan anggaran negara serta kebutuhan operasional TNI.
Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa pembahasan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan masih berlanjut. Pada Agustus 2026, pihak Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia menyatakan kedua negara masih membicarakan bentuk spesifik kerja sama tahap selanjutnya.
Dengan demikian, kabar pengadaan 16 unit KF-21 menjadi perkembangan menarik dalam hubungan pertahanan kedua negara. Namun, kepastian jumlah pesawat, nilai kontrak, serta jadwal pengiriman tetap menunggu keputusan resmi pemerintah.
Perkuat Modernisasi Alutsista TNI AU
Apabila rencana tersebut terealisasi, KF-21 Boramae berpotensi menjadi salah satu tambahan penting dalam program modernisasi alutsista Indonesia.
Pesawat bermesin ganda ini dikembangkan dengan teknologi radar AESA, kemampuan membawa berbagai persenjataan udara-ke-udara maupun udara-ke-permukaan, serta sistem avionik modern.
Kehadiran KF-21 nantinya dapat melengkapi armada tempur TNI AU dalam menghadapi perkembangan tantangan keamanan kawasan.
Di sisi lain, keterlibatan PTDI dalam pengerjaan komponen pesawat juga membuka peluang bagi industri pertahanan nasional untuk mendapatkan manfaat dari kerja sama tersebut.
Kini, perhatian tertuju pada langkah pemerintah selanjutnya. Apakah Indonesia benar-benar akan mengakuisisi 16 unit KF-21 Boramae, atau kembali melakukan penyesuaian terhadap rencana pengadaan tersebut, masih menunggu kepastian dari Kementerian Pertahanan.

