JAKARTA – Pemberantasan kejahatan digital dan tindak pidana lintas negara membutuhkan langkah penegakan hukum yang menyeluruh. Tidak cukup hanya menangkap pelaku, aparat penegak hukum juga harus mampu membongkar jaringan kejahatan, menelusuri aliran dana, hingga memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Hal tersebut ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 70 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyoroti semakin kompleksnya modus kejahatan berbasis teknologi yang berkembang seiring pesatnya transformasi digital. Berbagai ancaman kini muncul dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, mulai dari phishing, malware, ransomware, hingga penipuan yang menggunakan teknologi deepfake dan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).
Menurutnya, perkembangan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya dengan metode yang semakin canggih dan sulit dideteksi.
Oleh karena itu, penanganan kejahatan digital harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Pengungkapan pelaku di lapangan perlu diikuti dengan pembongkaran jaringan, pelacakan transaksi keuangan, serta penyitaan dan pemulihan aset hasil kejahatan agar para pelaku tidak lagi dapat menikmati keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan.
Kapolri juga menekankan bahwa upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh Polri secara sendiri. Diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga perbankan, penyedia layanan telekomunikasi, platform digital, serta dukungan kerja sama internasional, khususnya dalam menelusuri aset dan mengungkap jaringan kejahatan yang beroperasi lintas negara.

Di sisi lain, Kapolri turut menyoroti pentingnya langkah pencegahan melalui peningkatan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat. Kesadaran untuk menjaga data pribadi, mengenali modus penipuan daring, serta memahami risiko penggunaan teknologi digital menjadi bagian penting dalam membangun perlindungan masyarakat di ruang siber.
Melalui penguatan penegakan hukum, kolaborasi antarlembaga, dan peningkatan kesadaran publik, pemberantasan kejahatan digital diharapkan tidak hanya mampu mengungkap kasus, tetapi juga memutus mata rantai kejahatan hingga ke akar-akarnya.
Pesan yang ditekankan Kapolri menjadi pengingat bahwa menghadapi kejahatan di era digital membutuhkan strategi yang lebih luas: bukan sekadar menangkap pelaku, melainkan membongkar seluruh ekosistem kejahatan, menghentikan aliran keuntungan ilegal, serta memastikan ruang digital tetap aman bagi masyarakat.
Sumber : divisi humas polri

