Tiga Tersangka Kasus Penyadapan, Polisi Watch Tegaskan: Tak Ada Jenderal yang Kebal Hukum!

IMG-20261103-WA0128_edit_1514236079165851
Bagikan :

JAKARTA — Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan integritas institusi Bhayangkara. Ketua Umum Polisi Watch, Weliari yang akrab disapa Willy, menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Menurut Willy, keberanian mengungkap dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat kepolisian, termasuk mereka yang memiliki pangkat dan jabatan strategis, merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menjaga kehormatan institusi Polri.

Pernyataan tersebut disampaikan Willy kepada sejumlah awak media, Selasa (3/11/2026). Ia menegaskan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh anggota kepolisian tanpa terkecuali.

Sorotan Polisi Watch mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap perkembangan penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik yang disebut turut menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EHS,” ujar Asep.

Dalam perkembangan informasi perkara tersebut, turut mencuat sejumlah nama pejabat dan mantan pejabat kepolisian, di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, serta Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Sejumlah perwira tinggi dan menengah lainnya juga disebut masih menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri.

Willy: Pangkat dan Jabatan Bukan Tameng dari Hukum

Willy menilai, penanganan perkara ini menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa reformasi dan pembenahan internal Polri bukan sekadar slogan. Menurutnya, integritas institusi hanya dapat dipertahankan apabila setiap dugaan pelanggaran ditangani secara objektif, tanpa intervensi, serta tidak dipengaruhi oleh pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

“Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena pangkat dan jabatan. Tidak boleh ada jenderal yang merasa kebal hukum,” tegas Willy.

Ia menambahkan, dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara, perlindungan informasi strategis, serta kewibawaan lembaga kepresidenan.

Karena itu, penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, mekanisme pelaksanaan, hingga kemungkinan adanya aktor lain yang diduga memberikan perintah, memfasilitasi, atau membantu tindakan tersebut.

Dugaan Penyadapan Komunikasi Presiden Harus Dibongkar Tuntas

Polisi Watch meminta penyidik tidak berhenti pada pengungkapan pelaku yang diduga melakukan tindakan secara langsung. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat dengan kewenangan lebih tinggi, seluruhnya harus ditelusuri berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Willy menekankan bahwa perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik membutuhkan pembuktian yang kuat melalui pemeriksaan forensik digital, penelusuran jejak komunikasi, serta analisis bukti elektronik.

Menurutnya, ketelitian dan objektivitas menjadi kunci agar proses penyidikan tidak menyisakan keraguan di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak ditarik ke dalam pusaran kepentingan politik maupun konflik internal organisasi.

“Jangan sampai penegakan hukum menjadi alat kepentingan kelompok. Buka semuanya berdasarkan fakta dan bukti. Jika terbukti melanggar hukum, siapa pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.

Polisi Watch Dukung Kapolri Bersihkan Internal Polri

Lebih lanjut, Willy menegaskan bahwa Polisi Watch mendukung upaya Kapolri memperkuat pengawasan internal serta menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan di lingkungan kepolisian.

Baginya, ukuran profesionalisme Polri bukan hanya terletak pada keberhasilan mengungkap berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat, tetapi juga pada keberanian institusi menindak pelanggaran yang terjadi di dalam tubuhnya sendiri.

Ia berharap seluruh proses pemeriksaan berlangsung transparan, independen, akuntabel, dan profesional. Setiap pihak yang diperiksa harus tetap mendapatkan perlindungan hak-hak hukumnya, sementara pihak yang terbukti melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Willy, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif merupakan fondasi utama dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Marwah Polri dan Kepercayaan Publik Harus Menjadi Prioritas

Willy menilai, pengungkapan perkara ini harus menjadi momentum bagi Kapolri Suyudi untuk memperkuat integritas, disiplin, dan soliditas institusi. Penindakan terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum justru menjadi bukti bahwa Polri memiliki keberanian melakukan pembenahan dari dalam.

Ia menegaskan, menjaga nama baik institusi bukan berarti menutupi kesalahan oknum, melainkan memastikan setiap pelanggaran ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab.

“Yang harus diselamatkan adalah marwah institusi Polri dan kepercayaan masyarakat. Jangan melindungi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Kami mendukung Kapolri bertindak tegas, profesional, dan tidak tebang pilih,” pungkas Willy.

Polisi Watch berharap penanganan perkara ini menjadi titik penting bagi penguatan reformasi internal Polri. Sebab, institusi kepolisian yang kuat bukanlah institusi yang bebas dari kritik, melainkan institusi yang berani mengoreksi diri, menindak pelanggaran, dan menempatkan hukum di atas segala kepentingan.

Tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari hukum. Tidak ada jabatan yang dapat menjadi pelindung dari pertanggungjawaban. Inilah prinsip yang harus dijaga demi Polri yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. (Fatar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *